[BANDUNG] Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (12/7) menyambangi Kota Bandung, Jawa Barat. Selain memantau langsung pengumpulan data hasil Pilpres di Kantor DPD PDI-P Jawa Barat, Gubernur DKI non-aktif itu juga mengunjungi Saung Angklung Udjo, di Jalan Padasuka, Cicaheum.
Tiba di Pusat Kesenian Sunda, khususnya angklung itu sekitar pukul 17.00 WIB, Jokowi disambut sesepuh Jawa Barat, Solihin GP, dan ratusan warga yang telah menantinya selama berjam-jam.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta para pendukungnya untuk tetap sabar menunggu hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun, katanya, hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga sudah dapat diketahui pemenangnya.
"Hasilnya seluruh Indonesia mungkin sudah mengetahui, tapi kita sabar sedikit. Semuanya harus sabar tunggu 22 Juli. Nanti pengumuman resmi dari KPU," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi berterima kasih atas dukungan warga Jawa Barat kepadanya. Menurutnya, warga Jawa Barat telah berjuang keras tanpa kenal waktu untuk mendukungnya dan cawapres Jusuf Kalla dalam Pilpres yang digelar 9 Juli lalu.
"Saya ingin ucapkan terima kasih atas seluruh tenaga, pikiran, moril, materiil yang telah diberikan," katanya.
Sementara itu, Solihin GP, sesepuh Jawa Barat, mengapresiasi kedatangan Jokowi ke Bandung khususnya ke Saung Angklung Udjo. Mewakili pendukung di seluruh Jawa Barat, Solihin berharap pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.
"Saya sebagai sesepuh Jawa Barat mengucapkan selamat datang. Kedatangan bapak berkesan dan kami yang ada di Saung Udjo menyatakan terima kasih. Kami smua doakan supaya pak Jokowi dan JK jadi presiden dan wakil presiden," katanya.
Selasa, 27 Januari 2015
apakah benar jokowi hanya bertahan 2tahun menjadi presiden?
Tugas berat menanti Presiden terpilih, Joko Widodo.
Setumpuk masalah ada di depan mata. Dan masalah pertama yang dihadapi adalah Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.
Banyak pihak menilai, postur RAPBN 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Agustus 2014 lalu, sangat membebani Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Postur APBN 2015 tidak lebih sebuah jebakan Batman, yang jika tidak dibongkar dan dirombak total, maka akan meninggalkan bom waktu untuk Jokowi-JK.
Taruhannya berat. Masa pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mudah diprediksi hanya bertahan dua tahun.
Jokowi-JK akan diturunkan ramai-ramai, karena program-program yang dijanjikan atau ekspektasi publik yang sangat besar ternyata tidak bisa dipenuhi.
Mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli dalam diskusi di Press Room DPR RI, yang dihadiri Prof Hendrawan Supratikno dari PDI-P dan praktisi sekaligus akademisi Universitas Pelita Harapan (UPH), John Riady, di Jakarta, Kamis, (21/8), mengatakan, RAPBN yang dibacakan Presiden SBY menyimpan banyak bom waktu.
Jika Jokowi dan JK tidak merombak atau membongkar RAPBN 2015 ini, maka dalam hitungan dua tahun pemerintahannya akan jatuh.
Karena itu, Jokowi-JK perlu segera merevisi demi merealisasikan sejumlah program yang menjadi prioritas.
"Bongkar APBN 2015 ini, kalau tidak maka rakyat takkan percaya. Kalau tak punya terobosan canggih, Jokowi diperkirakan hanya akan bertahan dua tahun saja," kata Rizal Ramli.
Rizal mengatakan, postur RAPBN 2015 ini seperti perangkap batman. APBN saat ini dalam kondisi quatro defisit.
"Keempat defisit itu yakni defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, neraca pembayaran, dan defisit anggaran,” katanya.
Politisi senior PDI-P, Hendrawan Supratikno mengakui sudah ada tiga defisit saat ini, dan kalau ditambah satu lagi defisit, maka Indonesia akan memasuki krisis.
“Kalau itu terjadi, maka akan seperti Yugoslavia, yang terpecah-belah sebelum krisis terjadi. Apalagi, indikator krisis itu ditandai dengan terus melemahnya rupiah terhadap dolar AS,” kata anggota Komisi VI DPR RI itu.
Dengan membongkar RAPBN tersebut, kata Rizal, Indonesia akan selamat dari kehancuran, dan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%. "Bahkan dalam tahun berikutnya bisa mencapai double digit," tegasnya.
John Riady mengakui, ke depannya kondisi ekonomi Indonesia makin kelam. Pertumbuhan ekonomi saja justru mengalami kemunduran, dari target 7%, kini menjadi 5%.
"Begitu juga bank-bank yang mengalami likuiditas ketat. Sehingga pengusaha kesulitan untuk melakukan investasi," terangnya.
Diakui John, indikator ekonomi nasional saat ini cukup berbahaya. Makanya, harus cepat membenahi diri.
"Saya perkirakan dalam tempo 6-9 bulan ini suku bunga di AS akan naik. Lihat saja dari nota-nota yang beberkan The Fed. Kalau suku bunga naik, maka bukan tidak mungkin rupiah sampai Rp13.000. Target mereka seperti itu," katanya.
Masa Sulit
Joko Widodo adalah buah dari pohon demokrasi Indonesia yang baru berumur 15 tahun.
Kini laki-laki 53 tahun itu mendapat mandat memimpin Indonesia, sebuah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar Asia Tenggara, negara demokrasi ketiga terbesar dunia, sekaligus contoh tentang kompatibilitas antara dunia Islam dan demokrasi.
Jokowi, yang oleh media Barat dijuluki Obama Asia saat ini sedang menuai pujian. Tetapi sesungguhnya Gubernur DKI Jakarta itu sedang pusing memikirkan warisan “bom waktu” yang ditinggalkan Presiden SBY.
Media asing menganalisis, musuh terbesar Jokowi saat ini adalah ekspektasi masyarakat, khususnya para pendukungnya, yang terlampau besar.
Para pendukungnya tidak sadar kalau Jokowi berkuasa saat Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi paling lambat sejak 2009 dan posisi APBN yang seret.
Salah satu faktor yang memberatkan ekonomi Indonesia adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan PLN, yang terus membengkak dan tahun lalu saja menyedot Rp 210 triliun anggaran negara.
Bulan madu mungkin akan segera berakhir. Hari-hari pertama berkuasa, Jokowi akan segera berkutat dengan defisit anggaran.
Sementara pada saat bersamaan, masyarakat menanti janjinya menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis bagi orang miskin. Dua program populer ini terancam tidak bisa dijalankan, karena tidak ada celah anggaran tersisa.
”Sepertinya Jokowi tidak punya pilihan. Kalau tidak mencabut subsidi BBM, tidak akan ada fiscal space untuk merealisasikan program-programnya,” kata ekonom dari lembaga think tank CSIS, Haryo Aswicahyono kepada Deutsche Welle.
Mengenai arah ekonomi Indonesia ke depan, Aswicahyono menilai, pemerintahan Jokowi tidak akan berada pada dikotomi pro atau anti pasar. Tapi lebih ke arah pragmatisme.’
Dukungan Parlemen
Untuk menjalankan kebijakan secara efektif, Jokowi perlu dukungan parlemen. Masalahnya, koalisi yang ia punya hanya menguasai kurang dari 40 persen kursi di DPR RI.
Pengamat politik Kuskrido Ambardi mengatakan, tidak ada jalan lain bagi Jokowi, kecuali menambah anggota partai koalisi, agar punya dukungan di atas 50 persen.
Masalahnya, selama kampanye Jokowi berjanji tidak akan membangun koalisi dengan banyak partai. Ia berkali-kali mengatakan ingin membangun kabinet profesional, bukan bagi-bagi jabatan dengan partai politik.
Tapi realitas berkata lain. Menurut Ambardi, akan terjadi sedikit kompromi. Artinya, sebagaimana pemerintahan sebelumnya, pos-pos menteri tertentu masih akan diberikan kepada partai.
Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, akan ada perubahan peta politik setelah diumumkannya putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia mengatakan, Koalisi Merah Putih yang dibentuk kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kemungkinan besar akan bubar.
"Pasca-putusan MK, peta Koalisi Merah Putih akan mencair atau bubar. Koalisi Merah Putih hanya ibarat fenomena gunung es," katanya kepada SP di Jakarta, Jumat (22/8).
Hal itu ditambah dengan adanya pernyataan terbaru dari Jokowi yang mengisyaratkan sinyal bahwa Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan berpindah hati untuk mendukung pemerintahannya ke depan.
Itu ditambah lagi dengan adanya perselisihan di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terus mendorong agar partainya bisa ikut bergabung ke Jokowi-JK, walau Aburizal Bakrie baru-baru ini menampik kemungkinan koalisi dengan Jokowi-JK.
Setumpuk masalah ada di depan mata. Dan masalah pertama yang dihadapi adalah Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.
Banyak pihak menilai, postur RAPBN 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Agustus 2014 lalu, sangat membebani Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Postur APBN 2015 tidak lebih sebuah jebakan Batman, yang jika tidak dibongkar dan dirombak total, maka akan meninggalkan bom waktu untuk Jokowi-JK.
Taruhannya berat. Masa pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mudah diprediksi hanya bertahan dua tahun.
Jokowi-JK akan diturunkan ramai-ramai, karena program-program yang dijanjikan atau ekspektasi publik yang sangat besar ternyata tidak bisa dipenuhi.
Mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli dalam diskusi di Press Room DPR RI, yang dihadiri Prof Hendrawan Supratikno dari PDI-P dan praktisi sekaligus akademisi Universitas Pelita Harapan (UPH), John Riady, di Jakarta, Kamis, (21/8), mengatakan, RAPBN yang dibacakan Presiden SBY menyimpan banyak bom waktu.
Jika Jokowi dan JK tidak merombak atau membongkar RAPBN 2015 ini, maka dalam hitungan dua tahun pemerintahannya akan jatuh.
Karena itu, Jokowi-JK perlu segera merevisi demi merealisasikan sejumlah program yang menjadi prioritas.
"Bongkar APBN 2015 ini, kalau tidak maka rakyat takkan percaya. Kalau tak punya terobosan canggih, Jokowi diperkirakan hanya akan bertahan dua tahun saja," kata Rizal Ramli.
Rizal mengatakan, postur RAPBN 2015 ini seperti perangkap batman. APBN saat ini dalam kondisi quatro defisit.
"Keempat defisit itu yakni defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, neraca pembayaran, dan defisit anggaran,” katanya.
Politisi senior PDI-P, Hendrawan Supratikno mengakui sudah ada tiga defisit saat ini, dan kalau ditambah satu lagi defisit, maka Indonesia akan memasuki krisis.
“Kalau itu terjadi, maka akan seperti Yugoslavia, yang terpecah-belah sebelum krisis terjadi. Apalagi, indikator krisis itu ditandai dengan terus melemahnya rupiah terhadap dolar AS,” kata anggota Komisi VI DPR RI itu.
Dengan membongkar RAPBN tersebut, kata Rizal, Indonesia akan selamat dari kehancuran, dan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%. "Bahkan dalam tahun berikutnya bisa mencapai double digit," tegasnya.
John Riady mengakui, ke depannya kondisi ekonomi Indonesia makin kelam. Pertumbuhan ekonomi saja justru mengalami kemunduran, dari target 7%, kini menjadi 5%.
"Begitu juga bank-bank yang mengalami likuiditas ketat. Sehingga pengusaha kesulitan untuk melakukan investasi," terangnya.
Diakui John, indikator ekonomi nasional saat ini cukup berbahaya. Makanya, harus cepat membenahi diri.
"Saya perkirakan dalam tempo 6-9 bulan ini suku bunga di AS akan naik. Lihat saja dari nota-nota yang beberkan The Fed. Kalau suku bunga naik, maka bukan tidak mungkin rupiah sampai Rp13.000. Target mereka seperti itu," katanya.
Masa Sulit
Joko Widodo adalah buah dari pohon demokrasi Indonesia yang baru berumur 15 tahun.
Kini laki-laki 53 tahun itu mendapat mandat memimpin Indonesia, sebuah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar Asia Tenggara, negara demokrasi ketiga terbesar dunia, sekaligus contoh tentang kompatibilitas antara dunia Islam dan demokrasi.
Jokowi, yang oleh media Barat dijuluki Obama Asia saat ini sedang menuai pujian. Tetapi sesungguhnya Gubernur DKI Jakarta itu sedang pusing memikirkan warisan “bom waktu” yang ditinggalkan Presiden SBY.
Media asing menganalisis, musuh terbesar Jokowi saat ini adalah ekspektasi masyarakat, khususnya para pendukungnya, yang terlampau besar.
Para pendukungnya tidak sadar kalau Jokowi berkuasa saat Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi paling lambat sejak 2009 dan posisi APBN yang seret.
Salah satu faktor yang memberatkan ekonomi Indonesia adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan PLN, yang terus membengkak dan tahun lalu saja menyedot Rp 210 triliun anggaran negara.
Bulan madu mungkin akan segera berakhir. Hari-hari pertama berkuasa, Jokowi akan segera berkutat dengan defisit anggaran.
Sementara pada saat bersamaan, masyarakat menanti janjinya menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis bagi orang miskin. Dua program populer ini terancam tidak bisa dijalankan, karena tidak ada celah anggaran tersisa.
”Sepertinya Jokowi tidak punya pilihan. Kalau tidak mencabut subsidi BBM, tidak akan ada fiscal space untuk merealisasikan program-programnya,” kata ekonom dari lembaga think tank CSIS, Haryo Aswicahyono kepada Deutsche Welle.
Mengenai arah ekonomi Indonesia ke depan, Aswicahyono menilai, pemerintahan Jokowi tidak akan berada pada dikotomi pro atau anti pasar. Tapi lebih ke arah pragmatisme.’
Dukungan Parlemen
Untuk menjalankan kebijakan secara efektif, Jokowi perlu dukungan parlemen. Masalahnya, koalisi yang ia punya hanya menguasai kurang dari 40 persen kursi di DPR RI.
Pengamat politik Kuskrido Ambardi mengatakan, tidak ada jalan lain bagi Jokowi, kecuali menambah anggota partai koalisi, agar punya dukungan di atas 50 persen.
Masalahnya, selama kampanye Jokowi berjanji tidak akan membangun koalisi dengan banyak partai. Ia berkali-kali mengatakan ingin membangun kabinet profesional, bukan bagi-bagi jabatan dengan partai politik.
Tapi realitas berkata lain. Menurut Ambardi, akan terjadi sedikit kompromi. Artinya, sebagaimana pemerintahan sebelumnya, pos-pos menteri tertentu masih akan diberikan kepada partai.
Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, akan ada perubahan peta politik setelah diumumkannya putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia mengatakan, Koalisi Merah Putih yang dibentuk kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kemungkinan besar akan bubar.
"Pasca-putusan MK, peta Koalisi Merah Putih akan mencair atau bubar. Koalisi Merah Putih hanya ibarat fenomena gunung es," katanya kepada SP di Jakarta, Jumat (22/8).
Hal itu ditambah dengan adanya pernyataan terbaru dari Jokowi yang mengisyaratkan sinyal bahwa Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan berpindah hati untuk mendukung pemerintahannya ke depan.
Itu ditambah lagi dengan adanya perselisihan di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terus mendorong agar partainya bisa ikut bergabung ke Jokowi-JK, walau Aburizal Bakrie baru-baru ini menampik kemungkinan koalisi dengan Jokowi-JK.
AFTA 2015: Perdagangan bebas dan kesiapan SDM indonesia
2015, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, akan memasuki era baru penerapan perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura 1992. Awalnya AFTA ditargetkan merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN, dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008). Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT- AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.
Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura, dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.
Produk yang dikategorikan dalam General Exception adalah produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan ke dalam CEPT - AFTA, karena alasan keamanan nasional, keselamatan, atau kesehatan bagi manusia, binatang, dan tumbuhan, serta untuk melestarikan obyek-obyek arkeologi dan budaya.
Indonesia mengkategorikan produk-produk dalam kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya sebanyak 68 pos tarif sebagai General Exception.
Manfaat dan Tantangan AFTA Bagi Indonesia
Manfaat:
Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan penduduk sebesar ± 500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam;
Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya pemasaran;
Pilihan konsumen atas jenis/ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu;
Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya.
Tantangan:
Pengusaha/produsen Indonesia dituntut terus menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional guna dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya baik dalam memanfaatkan peluang pasar domestik maupun pasar negara anggota ASEAN lainnya.
Sumber Daya Manusia Indonesia
Sebetulnya dengan sisa waktu yang hanya sekitar satu tahun, bukan waktunya lagi mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi AFTA. Siap atau pun tidak siap, Indonesia tidak bisa lari dari kenyataan penerapan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara mulai Desember 2015. Tidak banyak waktu lagi untuk melakukan pembenahan, kurang dari setahun. Sementara kondisi di lapangan, benar-benar belum siap, belum memiliki dasar untuk dikatakan siap. Banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah dan harus segera diselesaikan, karena akan menghambat dan menjatuhkan Indonesia dalam persaingan global yang sangat ketat.
Khususnya kompetensi sumber daya manusia, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara penggagas AFTA lainnya, misalnya kendala bahasa untuk dasar komunikasi.
Indeks kompetensi yang dikeluarkan oleh World Economic Forum pada 2013, Indonesia menempati urutan ke-50, rendah dari Singapura, Malaysia (ke-20), dan Thailand (ke-30). Kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang rendah terjadi karena faktor-faktor yang saling berkaitan seperti: tenaga kerja dan atau tenaga profesi yang tidak memiliki kualifikasi; minimnya pelaksanaan sertifikasi kompetensi; belum sesuainya kurikulum di sekolah menengah untuk keahlian profesi; serta sumber daya manusia di Indonesia yang sangat berlimpah namun belum dioptimalkan oleh pemerintah. Sehingga dikatakan belum siap menghadapi persaingan tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan AFTA 2015, karena tenaga kerja Indonesia tidak banyak yang mampu memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan, akan selalu meningkat karena persaingan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, maupun kemampuan berbahasa, antar tenaga kerja negara-negara ASEAN.
Sesuai data BPS Agustus 2013, pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,25 persen, dan angkatan kerja di Indonesia saat itu mencapai 118,2 juta orang. Juga masih ada lebih dari 360 ribu orang sarjana yang menganggur, sangat mencengangkan dan memprihatinkan. Kalau sarjana saja sulit mencari kerja, bagaimana lulusan SMA, SMP dan SD? Terlebih menjelang diterapkannya AFTA 2015, ledakan pengangguran terdidik akan menjadi kenyataan.
Efek AFTA 2015 dipastikan banyak tenaga kerja dari negara-negara ASEAN masuk ke Indonesia. Sedangkan Indonesia kebanyakan mengirim tenaga kerja keluar negeri bukan sebagai tenaga ahli, melainkan tenaga kerja seperti pembantu rumah tangga, sopir, dan pekerja kasar di pabrik-pabrik, perkebunan atau di rumah tangga. Sementara negara lain mengirim tenaga kerja yang terdidik dan terlatih sehingga dia bekerja pada posisi sebagai manajer atau tenaga ahli di Indonesia.
Solusi Untuk Pembenahan SDM
Yang menjadi benang merah sekarang ini adalah bagaimana caranya untuk siap menghadapi AFTA 2015? Pemerintah, baik pemerintah daerah dan pusat harus bangun dari tidur pulas dan tanggap untuk mempersiapkan masyarakatnya agar menjadi lebih siap dalam berbagai aspek untuk menghadapi semua tantangan ini untuk dijadikan peluang menjadi lebih sejahtera dan bermartabat.
Di waktu yang semakin sempit ini, ada banyak hal penting yang bisa membuat Indonesia bisa bertahan, atau bahkan bisa memanfaatkan AFTA 2015 untuk kemajuan bangsa ini. Tentunya dengan harapan pemerintah memahami prioritas masalah yang harus diselesaikan dan kekurangan yang perlu ditingkatkan. Prioritas pemerintah saat ini maupun pemerintah yang terpilih nanti, yaitu fokus untuk pembenahan SDM melalui perbaikan pendidikan di Indonesia yang harus mendukung daya saing dan daya guna agar lulusan yang dihasilkan bisa bekerja dan bersaing di perusahaan atau industri tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara lain.
Untuk meningkatkan kompetensi, pola pikir adalah aspek penting yang perlu diperhatikan, khususnya pola pikir tenaga kerja harus mulai disesuaikan dengan tren sesuai perkembangan jaman, antara lain pembelajaran yang meliputi:
1. Mendorong untuk mencari tahu dari berbagai sumber observasi; pembelajaran yang diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menjawab masalah;
2. Melatih berfikir analitis dan bukan berfikir mekanistis,
3. Menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.
Semua ini harus sudah mulai dibentuk sejak memasuki dunia pendidikan tingkat tinggi seperti SMA dan Perguruan Tinggi. Namun demikian dibalik semua ini, sangat diharapkan agar Pemerintah harus menerapkan aturan agar kepentingan warga dan kepentingan dari sesama anggota negara-negara ASEAN tidak bersinggungan yang menyebabkan terjadinya masalah atau benturan. (*)
Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura, dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.
Produk yang dikategorikan dalam General Exception adalah produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan ke dalam CEPT - AFTA, karena alasan keamanan nasional, keselamatan, atau kesehatan bagi manusia, binatang, dan tumbuhan, serta untuk melestarikan obyek-obyek arkeologi dan budaya.
Indonesia mengkategorikan produk-produk dalam kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya sebanyak 68 pos tarif sebagai General Exception.
Manfaat dan Tantangan AFTA Bagi Indonesia
Manfaat:
Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan penduduk sebesar ± 500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam;
Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya pemasaran;
Pilihan konsumen atas jenis/ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu;
Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya.
Tantangan:
Pengusaha/produsen Indonesia dituntut terus menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional guna dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya baik dalam memanfaatkan peluang pasar domestik maupun pasar negara anggota ASEAN lainnya.
Sumber Daya Manusia Indonesia
Sebetulnya dengan sisa waktu yang hanya sekitar satu tahun, bukan waktunya lagi mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi AFTA. Siap atau pun tidak siap, Indonesia tidak bisa lari dari kenyataan penerapan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara mulai Desember 2015. Tidak banyak waktu lagi untuk melakukan pembenahan, kurang dari setahun. Sementara kondisi di lapangan, benar-benar belum siap, belum memiliki dasar untuk dikatakan siap. Banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah dan harus segera diselesaikan, karena akan menghambat dan menjatuhkan Indonesia dalam persaingan global yang sangat ketat.
Khususnya kompetensi sumber daya manusia, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara penggagas AFTA lainnya, misalnya kendala bahasa untuk dasar komunikasi.
Indeks kompetensi yang dikeluarkan oleh World Economic Forum pada 2013, Indonesia menempati urutan ke-50, rendah dari Singapura, Malaysia (ke-20), dan Thailand (ke-30). Kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang rendah terjadi karena faktor-faktor yang saling berkaitan seperti: tenaga kerja dan atau tenaga profesi yang tidak memiliki kualifikasi; minimnya pelaksanaan sertifikasi kompetensi; belum sesuainya kurikulum di sekolah menengah untuk keahlian profesi; serta sumber daya manusia di Indonesia yang sangat berlimpah namun belum dioptimalkan oleh pemerintah. Sehingga dikatakan belum siap menghadapi persaingan tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan AFTA 2015, karena tenaga kerja Indonesia tidak banyak yang mampu memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan, akan selalu meningkat karena persaingan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, maupun kemampuan berbahasa, antar tenaga kerja negara-negara ASEAN.
Sesuai data BPS Agustus 2013, pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,25 persen, dan angkatan kerja di Indonesia saat itu mencapai 118,2 juta orang. Juga masih ada lebih dari 360 ribu orang sarjana yang menganggur, sangat mencengangkan dan memprihatinkan. Kalau sarjana saja sulit mencari kerja, bagaimana lulusan SMA, SMP dan SD? Terlebih menjelang diterapkannya AFTA 2015, ledakan pengangguran terdidik akan menjadi kenyataan.
Efek AFTA 2015 dipastikan banyak tenaga kerja dari negara-negara ASEAN masuk ke Indonesia. Sedangkan Indonesia kebanyakan mengirim tenaga kerja keluar negeri bukan sebagai tenaga ahli, melainkan tenaga kerja seperti pembantu rumah tangga, sopir, dan pekerja kasar di pabrik-pabrik, perkebunan atau di rumah tangga. Sementara negara lain mengirim tenaga kerja yang terdidik dan terlatih sehingga dia bekerja pada posisi sebagai manajer atau tenaga ahli di Indonesia.
Solusi Untuk Pembenahan SDM
Yang menjadi benang merah sekarang ini adalah bagaimana caranya untuk siap menghadapi AFTA 2015? Pemerintah, baik pemerintah daerah dan pusat harus bangun dari tidur pulas dan tanggap untuk mempersiapkan masyarakatnya agar menjadi lebih siap dalam berbagai aspek untuk menghadapi semua tantangan ini untuk dijadikan peluang menjadi lebih sejahtera dan bermartabat.
Di waktu yang semakin sempit ini, ada banyak hal penting yang bisa membuat Indonesia bisa bertahan, atau bahkan bisa memanfaatkan AFTA 2015 untuk kemajuan bangsa ini. Tentunya dengan harapan pemerintah memahami prioritas masalah yang harus diselesaikan dan kekurangan yang perlu ditingkatkan. Prioritas pemerintah saat ini maupun pemerintah yang terpilih nanti, yaitu fokus untuk pembenahan SDM melalui perbaikan pendidikan di Indonesia yang harus mendukung daya saing dan daya guna agar lulusan yang dihasilkan bisa bekerja dan bersaing di perusahaan atau industri tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara lain.
Untuk meningkatkan kompetensi, pola pikir adalah aspek penting yang perlu diperhatikan, khususnya pola pikir tenaga kerja harus mulai disesuaikan dengan tren sesuai perkembangan jaman, antara lain pembelajaran yang meliputi:
1. Mendorong untuk mencari tahu dari berbagai sumber observasi; pembelajaran yang diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menjawab masalah;
2. Melatih berfikir analitis dan bukan berfikir mekanistis,
3. Menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.
Semua ini harus sudah mulai dibentuk sejak memasuki dunia pendidikan tingkat tinggi seperti SMA dan Perguruan Tinggi. Namun demikian dibalik semua ini, sangat diharapkan agar Pemerintah harus menerapkan aturan agar kepentingan warga dan kepentingan dari sesama anggota negara-negara ASEAN tidak bersinggungan yang menyebabkan terjadinya masalah atau benturan. (*)
Senin, 26 Januari 2015
jika budi gunawan tidak di lantik ada jenderal jenderal berpeluang menjadi kapolri
Presiden Joko Widodo belum menyatakan sikap, akan melantik atau tidak Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.
Namun andaikata Budi Gunawan yang berstatus tersangka itu gagal jadi Kapolri, Presiden Jokowi diprediksi tidak akan kesulitan, karena masih ada delapan jenderal bintang tiga lainnya yang potensial. Siapa mereka?
Mereka adalah Wakapolri Badrodin Haiti (Akpol 1982), Irwasum Dwi Priyatno (1982), Kabaintelkam Djoko Mukti (1981), dan Kabaharkam Putut Eko Bayu Seno (1984). Kemudian ada Kabareskrim Suhardi Alius (1985), Kepala BNN Anang Iskandar (1983), Kepala BNPT Saud Usman Nasution (1981), dan Sestama Lemhanas Boy Salamudin (1982).
Kedelapan komjen tersebut diajukan oleh Kompolnas ke meja Jokowi bersama nama BG. Hanya saja, sebagian besar dari mereka sisa karirnya di bawah dua tahun. Saat pencalonan Sutarman pada 2013, Kompolnas memberi persyaratan tambahan berupa sisa karir minimum dua tahun atau berjarak dua tahun batas usia pensiun .
"Kalau kurang dari dua tahun, maka belum apa-apa dia sudah harus pensiun," tutur anggota kompolnas Adrianus Meliala. Kapolri pensiun di usia 58 tahun. Apabila mengacu persyaratan Kompolnas, maka calon Kapolri saat dicalonkan usianya tidak boleh lebih dari 56 tahun.
Apabila mengacu hal tersebut, maka calon yang tersisa tinggal tiga, yakni Dwi Priyatno (55 Tahun 2 bulan), Putut Eko Bayu Seno (53 tahun 8 bulan), dan Suhardi Alius (52 tahun 8 bulan).
Mereka adalah Wakapolri Badrodin Haiti (Akpol 1982), Irwasum Dwi Priyatno (1982), Kabaintelkam Djoko Mukti (1981), dan Kabaharkam Putut Eko Bayu Seno (1984). Kemudian ada Kabareskrim Suhardi Alius (1985), Kepala BNN Anang Iskandar (1983), Kepala BNPT Saud Usman Nasution (1981), dan Sestama Lemhanas Boy Salamudin (1982).
Kedelapan komjen tersebut diajukan oleh Kompolnas ke meja Jokowi bersama nama BG. Hanya saja, sebagian besar dari mereka sisa karirnya di bawah dua tahun. Saat pencalonan Sutarman pada 2013, Kompolnas memberi persyaratan tambahan berupa sisa karir minimum dua tahun atau berjarak dua tahun batas usia pensiun .
"Kalau kurang dari dua tahun, maka belum apa-apa dia sudah harus pensiun," tutur anggota kompolnas Adrianus Meliala. Kapolri pensiun di usia 58 tahun. Apabila mengacu persyaratan Kompolnas, maka calon Kapolri saat dicalonkan usianya tidak boleh lebih dari 56 tahun.
Apabila mengacu hal tersebut, maka calon yang tersisa tinggal tiga, yakni Dwi Priyatno (55 Tahun 2 bulan), Putut Eko Bayu Seno (53 tahun 8 bulan), dan Suhardi Alius (52 tahun 8 bulan).
Merekalah yang paling berpeluang menggantikan BG sebagai calon Kapolri. Ketiganya juga masuk dalam opsi kedua penggantian kapolri apabila dilakukan saat Sutarman Pensiun awal November mendatang.
Dwi dua kali menjadi Kapolda, yakni di Jateng (2013) dan Metro Jaya (2014). Karir Budi terbilang cukup lengkap. Dia pernah bertugas di Direktorat Lalu Lintas, lalu menjadi Atase kepolisian di Malaysia, Direktorat sabhara, dan menjadi Kepala Biro Misi Internasional Polri.
Dia juga pernah menjadi direktur JCLEC, sebuah lembaga pendidikan polisi lintas negara yang berpusat di akpol Semarang dan menjadi Staf Ahli Sospol Kapolri. Dwi hanya kurang pengalaman di bidang reskrim dan intelkam.
Kemudian, Putut tiga kali menjadi Kapolda, masing-masing di Banten (2011), Jabar (2011), dan Metro Jaya (2012). Sebelum menjadi Kapolda, karirnya banyak dihabiskan di bidang Lalu Lintas.
Dwi dua kali menjadi Kapolda, yakni di Jateng (2013) dan Metro Jaya (2014). Karir Budi terbilang cukup lengkap. Dia pernah bertugas di Direktorat Lalu Lintas, lalu menjadi Atase kepolisian di Malaysia, Direktorat sabhara, dan menjadi Kepala Biro Misi Internasional Polri.
Dia juga pernah menjadi direktur JCLEC, sebuah lembaga pendidikan polisi lintas negara yang berpusat di akpol Semarang dan menjadi Staf Ahli Sospol Kapolri. Dwi hanya kurang pengalaman di bidang reskrim dan intelkam.
Kemudian, Putut tiga kali menjadi Kapolda, masing-masing di Banten (2011), Jabar (2011), dan Metro Jaya (2012). Sebelum menjadi Kapolda, karirnya banyak dihabiskan di bidang Lalu Lintas.
Dia juga pernah menjabat Kapolres Situbondo dan Jember. Saat menjadi kapolda Metro Jaya, pada akhir 2013 Putut mengklaim bahwa Polda Metro Jaya berhasil menuntaskan tanggungan kasus narkoba hingga 100 persen.
Sementara, Suhardi hanya sekali menjadi Kapolda, yakni di Jawa Barat pada 2013. Namun, dia sempat menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2011. Semasa menjadi Kabareskrim, sejumlah kasus besar berhasil diungkap. Terutama, kejahatan cyber dan pencucian uang. Misalnya kasus suap pajak senilai Rp 1,6 miliar pada 2013.
Hanya saja, ada dua tradisi yang selama ini selalu disertakan sebagai pertimbangan saat menunjuk calon kapolri. Yakni, faktor senioritas dan kesamaan angkatan dengan Panglima TNI. Seperti halnya Sutarman yang seangkatan dengan Moeldoko (Akabri 1981). Apabila tradisi itu dilakukan, maka yang paling berpeluang di antara ketiganya adalah Dwi Priyatno.
Hanya saja, penunjukan Kapolri kembali lagi kepada Presiden Joko Widodo. "Kami hanya mengajukan nama, silakan Presiden memilih," ujar Anggota Kompolnas Edi Hasibuan.
Sementara, Suhardi hanya sekali menjadi Kapolda, yakni di Jawa Barat pada 2013. Namun, dia sempat menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2011. Semasa menjadi Kabareskrim, sejumlah kasus besar berhasil diungkap. Terutama, kejahatan cyber dan pencucian uang. Misalnya kasus suap pajak senilai Rp 1,6 miliar pada 2013.
Hanya saja, ada dua tradisi yang selama ini selalu disertakan sebagai pertimbangan saat menunjuk calon kapolri. Yakni, faktor senioritas dan kesamaan angkatan dengan Panglima TNI. Seperti halnya Sutarman yang seangkatan dengan Moeldoko (Akabri 1981). Apabila tradisi itu dilakukan, maka yang paling berpeluang di antara ketiganya adalah Dwi Priyatno.
Hanya saja, penunjukan Kapolri kembali lagi kepada Presiden Joko Widodo. "Kami hanya mengajukan nama, silakan Presiden memilih," ujar Anggota Kompolnas Edi Hasibuan.
Bisa saja Jokowi memilih perwira muda sebagai Kapolri, tanpa mempertimbangkan tradisi yang selama ini berlaku.
Minggu, 25 Januari 2015
Pertanyaan-Pertanyaan yang Harusnya Diajukan Kepada Yang Tidak Setuju Revisi Harga BBM
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang menurut saya perlu diajukan kepada pendemo anti kenaikan harga BBM, supaya lebih konstruktif, dan tidak sekadar hanya berteriak-teriak “TURUNKAN HARGA BBM!”
***
Tahukah anda kalau BBM berasal dari minyak bumi yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan? (Suatu saat minyak bumi akan habis dan tak akan dapat kita nikmati lagi.)
Jika suatu saat nanti BBM akan habis, maka sadarkah anda jika suatu saat subsidi BBM harus dihilangkan? (Apanya yang mau disubsidi? BBM-nya saja tidak ada.)
Tahukah anda bahwa negara-negara yang menjual BBM dengan harga murah ke rakyatnya merupakan negara yang produksi minyaknya jauh di atas konsumsinya? Tahukah anda jika saat ini Indonesia adalah net-importir minyak bumi? (Dengan kata lain, kita mengimpor minyak bumi lebih banyak daripada mengekspornya.)
Jika saat ini anda tidak setuju subsidi BBM dikurangi, kapan menurut anda saat yang tepat untuk mengurangi subsidi BBM?
Tahukah bahwa Indonesia (dan negara-negara lain) mengalami inflasi, artinya harga barang-barang kebutuhan selalu naik. Hanya BBM yang harganya dipatok sama dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa anda tidak setuju kenaikan harga BBM, tetapi diam saja ketika harga barang-barang lainnya selalu naik?
Tahukah anda bahwa tak mungkin menetapkan harga tanpa mengubah supply atau demand-nya? Jika anda di posisi pemerintah, apa yang akan anda lakukan untuk mengatur supply atau demand dari BBM?
Mengapa BBM harus dihargai Rp 4500? Mengapa tidak Rp 3000, Rp 1500, Rp 500 atau bahkan gratis misalnya? Berapa harga yang pantas menurut anda?
Mengapa harus BBM yang disubsidi? Mengapa tidak beras misalnya? Mengapa pula tidak pendidikan atau kesehatan? Apa menurut anda yang lain-lain itu tak penting dibandingkan BBM?
Tahukah anda bahwa dengan menyubsidi BBM, maka kita menganjurkan masyarakat untuk menggunakan BBM? Konsumsi BBM akan selalu naik terus, padahal produksi terbatas dan BBM merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Apa yang akan anda lakukan untuk membatasi konsumsi BBM?
Tahukah anda bahwa populasi manusia berkorelasi dengan ketersediaan energi? Tahukah anda bahwa subsidi BBM memberi kesan ketersediaan energi yang melimpah dan dengan demikian akan meningkatkan populasi manusia di atas carrying capacity sumber daya alam kita? Apa yang akan anda lakukan untuk mengatasi masalah ini?
Tahukah anda bahwa kelebihan daya beli akibat subsidi BBM akan dengan sangat cepat ‘dibelanjakan’ dengan cara ‘nambah anak’? Tahukah anda bahwa perbedaan daya beli jika BBM disubsidi adalah sama saja dengan jika BBM tidak disubsidi, dan perbedaan akhirnya hanyalah jumlah populasi Indonesia? Apa yang akan anda lakukan untuk mengatasi masalah ini?
Tahukah anda bahwa sebagian besar konsumsi BBM berasal dari Pulau Jawa? Dan tahukah anda bahwa sebagian besarnya berasal dari Jabodetabek? Sadarkah anda bahwa dengan demikian sebagian besar subsidi BBM hanya akan dinikmati penduduk ibukota?
Mengapa menurut anda tidak menjadi masalah jika minyak disedot habis-habisan dari daerah, dan kemudian sebagian besarnya dijual dengan harga sangat murah di Pulau Jawa dan ibukota?
Tahukah anda bahwa populasi Indonesia adalah sekitar 240 juta jiwa, atau peringkat empat dunia? Tahukah anda bahwa produksi minyak bumi Indonesia itu hanya sekitar 1 juta barrel/hari, atau hanya peringkat 21 dunia? Sadarkah anda bahwa jika produksi minyak bumi dibagikan sama rata ke seluruh penduduk Indonesia, maka setiap jiwa hanya akan mendapat 1,52 barrel/tahun, atau setara dengan hanya 242 liter minyak bumi/tahun? (dan tak seluruhnya dapat dikonversikan menjadi BBM) Sadarkah anda bahwa untuk setiap mobil yang mengisi BBM sebanyak 2000 liter/tahun, akan ada 7 warga lain tak menikmati BBM sama sekali? Apa yang akan anda lakukan untuk mengatasi ketidakadilan ini?
Tahukah anda bahwa cadangan minyak (proven reserve) Indonesia adalah sekitar 4.050.000.000 barrel. Tahukah anda dengan produksi 1 juta barrel/hari, maka cadangan minyak itu akan habis hanya dalam waktu 11 tahun?
Tahukah anda akan konsep opportunity cost? Tidak adakah cara lain yang lebih baik untuk memanfaatkan BBM yang kita miliki selain dengan menjualnya dengan harga murah? Apa tak terpikirkan bahwa ada cara lain yang lebih baik untuk mengelola BBM yang kita miliki?
Sadarkah anda bahwa salah satu orang yang paling keras menentang kenaikan harga BBM adalah orang yang sama yang menandatangani nota kesepahaman dengan IMF untuk menghapus subsidi BBM? Yakinkah bahwa anda bukan semata-mata korban politik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu?
artikel ini di ambil dari www.priyadi.net
***
Tahukah anda kalau BBM berasal dari minyak bumi yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan? (Suatu saat minyak bumi akan habis dan tak akan dapat kita nikmati lagi.)
Jika suatu saat nanti BBM akan habis, maka sadarkah anda jika suatu saat subsidi BBM harus dihilangkan? (Apanya yang mau disubsidi? BBM-nya saja tidak ada.)
Tahukah anda bahwa negara-negara yang menjual BBM dengan harga murah ke rakyatnya merupakan negara yang produksi minyaknya jauh di atas konsumsinya? Tahukah anda jika saat ini Indonesia adalah net-importir minyak bumi? (Dengan kata lain, kita mengimpor minyak bumi lebih banyak daripada mengekspornya.)
Jika saat ini anda tidak setuju subsidi BBM dikurangi, kapan menurut anda saat yang tepat untuk mengurangi subsidi BBM?
Tahukah bahwa Indonesia (dan negara-negara lain) mengalami inflasi, artinya harga barang-barang kebutuhan selalu naik. Hanya BBM yang harganya dipatok sama dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa anda tidak setuju kenaikan harga BBM, tetapi diam saja ketika harga barang-barang lainnya selalu naik?
Tahukah anda bahwa tak mungkin menetapkan harga tanpa mengubah supply atau demand-nya? Jika anda di posisi pemerintah, apa yang akan anda lakukan untuk mengatur supply atau demand dari BBM?
Mengapa BBM harus dihargai Rp 4500? Mengapa tidak Rp 3000, Rp 1500, Rp 500 atau bahkan gratis misalnya? Berapa harga yang pantas menurut anda?
Mengapa harus BBM yang disubsidi? Mengapa tidak beras misalnya? Mengapa pula tidak pendidikan atau kesehatan? Apa menurut anda yang lain-lain itu tak penting dibandingkan BBM?
Tahukah anda bahwa dengan menyubsidi BBM, maka kita menganjurkan masyarakat untuk menggunakan BBM? Konsumsi BBM akan selalu naik terus, padahal produksi terbatas dan BBM merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Apa yang akan anda lakukan untuk membatasi konsumsi BBM?
Tahukah anda bahwa populasi manusia berkorelasi dengan ketersediaan energi? Tahukah anda bahwa subsidi BBM memberi kesan ketersediaan energi yang melimpah dan dengan demikian akan meningkatkan populasi manusia di atas carrying capacity sumber daya alam kita? Apa yang akan anda lakukan untuk mengatasi masalah ini?
Tahukah anda bahwa kelebihan daya beli akibat subsidi BBM akan dengan sangat cepat ‘dibelanjakan’ dengan cara ‘nambah anak’? Tahukah anda bahwa perbedaan daya beli jika BBM disubsidi adalah sama saja dengan jika BBM tidak disubsidi, dan perbedaan akhirnya hanyalah jumlah populasi Indonesia? Apa yang akan anda lakukan untuk mengatasi masalah ini?
Tahukah anda bahwa sebagian besar konsumsi BBM berasal dari Pulau Jawa? Dan tahukah anda bahwa sebagian besarnya berasal dari Jabodetabek? Sadarkah anda bahwa dengan demikian sebagian besar subsidi BBM hanya akan dinikmati penduduk ibukota?
Mengapa menurut anda tidak menjadi masalah jika minyak disedot habis-habisan dari daerah, dan kemudian sebagian besarnya dijual dengan harga sangat murah di Pulau Jawa dan ibukota?
Tahukah anda bahwa populasi Indonesia adalah sekitar 240 juta jiwa, atau peringkat empat dunia? Tahukah anda bahwa produksi minyak bumi Indonesia itu hanya sekitar 1 juta barrel/hari, atau hanya peringkat 21 dunia? Sadarkah anda bahwa jika produksi minyak bumi dibagikan sama rata ke seluruh penduduk Indonesia, maka setiap jiwa hanya akan mendapat 1,52 barrel/tahun, atau setara dengan hanya 242 liter minyak bumi/tahun? (dan tak seluruhnya dapat dikonversikan menjadi BBM) Sadarkah anda bahwa untuk setiap mobil yang mengisi BBM sebanyak 2000 liter/tahun, akan ada 7 warga lain tak menikmati BBM sama sekali? Apa yang akan anda lakukan untuk mengatasi ketidakadilan ini?
Tahukah anda bahwa cadangan minyak (proven reserve) Indonesia adalah sekitar 4.050.000.000 barrel. Tahukah anda dengan produksi 1 juta barrel/hari, maka cadangan minyak itu akan habis hanya dalam waktu 11 tahun?
Tahukah anda akan konsep opportunity cost? Tidak adakah cara lain yang lebih baik untuk memanfaatkan BBM yang kita miliki selain dengan menjualnya dengan harga murah? Apa tak terpikirkan bahwa ada cara lain yang lebih baik untuk mengelola BBM yang kita miliki?
Sadarkah anda bahwa salah satu orang yang paling keras menentang kenaikan harga BBM adalah orang yang sama yang menandatangani nota kesepahaman dengan IMF untuk menghapus subsidi BBM? Yakinkah bahwa anda bukan semata-mata korban politik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu?
artikel ini di ambil dari www.priyadi.net
Langganan:
Komentar (Atom)