Setumpuk masalah ada di depan mata. Dan masalah pertama yang dihadapi adalah Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.
Banyak pihak menilai, postur RAPBN 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Agustus 2014 lalu, sangat membebani Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Postur APBN 2015 tidak lebih sebuah jebakan Batman, yang jika tidak dibongkar dan dirombak total, maka akan meninggalkan bom waktu untuk Jokowi-JK.
Taruhannya berat. Masa pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mudah diprediksi hanya bertahan dua tahun.
Jokowi-JK akan diturunkan ramai-ramai, karena program-program yang dijanjikan atau ekspektasi publik yang sangat besar ternyata tidak bisa dipenuhi.
Mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli dalam diskusi di Press Room DPR RI, yang dihadiri Prof Hendrawan Supratikno dari PDI-P dan praktisi sekaligus akademisi Universitas Pelita Harapan (UPH), John Riady, di Jakarta, Kamis, (21/8), mengatakan, RAPBN yang dibacakan Presiden SBY menyimpan banyak bom waktu.
Jika Jokowi dan JK tidak merombak atau membongkar RAPBN 2015 ini, maka dalam hitungan dua tahun pemerintahannya akan jatuh.
Karena itu, Jokowi-JK perlu segera merevisi demi merealisasikan sejumlah program yang menjadi prioritas.
"Bongkar APBN 2015 ini, kalau tidak maka rakyat takkan percaya. Kalau tak punya terobosan canggih, Jokowi diperkirakan hanya akan bertahan dua tahun saja," kata Rizal Ramli.
Rizal mengatakan, postur RAPBN 2015 ini seperti perangkap batman. APBN saat ini dalam kondisi quatro defisit.
"Keempat defisit itu yakni defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, neraca pembayaran, dan defisit anggaran,” katanya.
Politisi senior PDI-P, Hendrawan Supratikno mengakui sudah ada tiga defisit saat ini, dan kalau ditambah satu lagi defisit, maka Indonesia akan memasuki krisis.
“Kalau itu terjadi, maka akan seperti Yugoslavia, yang terpecah-belah sebelum krisis terjadi. Apalagi, indikator krisis itu ditandai dengan terus melemahnya rupiah terhadap dolar AS,” kata anggota Komisi VI DPR RI itu.
Dengan membongkar RAPBN tersebut, kata Rizal, Indonesia akan selamat dari kehancuran, dan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%. "Bahkan dalam tahun berikutnya bisa mencapai double digit," tegasnya.
John Riady mengakui, ke depannya kondisi ekonomi Indonesia makin kelam. Pertumbuhan ekonomi saja justru mengalami kemunduran, dari target 7%, kini menjadi 5%.
"Begitu juga bank-bank yang mengalami likuiditas ketat. Sehingga pengusaha kesulitan untuk melakukan investasi," terangnya.
Diakui John, indikator ekonomi nasional saat ini cukup berbahaya. Makanya, harus cepat membenahi diri.
"Saya perkirakan dalam tempo 6-9 bulan ini suku bunga di AS akan naik. Lihat saja dari nota-nota yang beberkan The Fed. Kalau suku bunga naik, maka bukan tidak mungkin rupiah sampai Rp13.000. Target mereka seperti itu," katanya.
Masa Sulit
Joko Widodo adalah buah dari pohon demokrasi Indonesia yang baru berumur 15 tahun.
Kini laki-laki 53 tahun itu mendapat mandat memimpin Indonesia, sebuah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar Asia Tenggara, negara demokrasi ketiga terbesar dunia, sekaligus contoh tentang kompatibilitas antara dunia Islam dan demokrasi.
Jokowi, yang oleh media Barat dijuluki Obama Asia saat ini sedang menuai pujian. Tetapi sesungguhnya Gubernur DKI Jakarta itu sedang pusing memikirkan warisan “bom waktu” yang ditinggalkan Presiden SBY.
Media asing menganalisis, musuh terbesar Jokowi saat ini adalah ekspektasi masyarakat, khususnya para pendukungnya, yang terlampau besar.
Para pendukungnya tidak sadar kalau Jokowi berkuasa saat Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi paling lambat sejak 2009 dan posisi APBN yang seret.
Salah satu faktor yang memberatkan ekonomi Indonesia adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan PLN, yang terus membengkak dan tahun lalu saja menyedot Rp 210 triliun anggaran negara.
Bulan madu mungkin akan segera berakhir. Hari-hari pertama berkuasa, Jokowi akan segera berkutat dengan defisit anggaran.
Sementara pada saat bersamaan, masyarakat menanti janjinya menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis bagi orang miskin. Dua program populer ini terancam tidak bisa dijalankan, karena tidak ada celah anggaran tersisa.
”Sepertinya Jokowi tidak punya pilihan. Kalau tidak mencabut subsidi BBM, tidak akan ada fiscal space untuk merealisasikan program-programnya,” kata ekonom dari lembaga think tank CSIS, Haryo Aswicahyono kepada Deutsche Welle.
Mengenai arah ekonomi Indonesia ke depan, Aswicahyono menilai, pemerintahan Jokowi tidak akan berada pada dikotomi pro atau anti pasar. Tapi lebih ke arah pragmatisme.’
Dukungan Parlemen
Untuk menjalankan kebijakan secara efektif, Jokowi perlu dukungan parlemen. Masalahnya, koalisi yang ia punya hanya menguasai kurang dari 40 persen kursi di DPR RI.
Pengamat politik Kuskrido Ambardi mengatakan, tidak ada jalan lain bagi Jokowi, kecuali menambah anggota partai koalisi, agar punya dukungan di atas 50 persen.
Masalahnya, selama kampanye Jokowi berjanji tidak akan membangun koalisi dengan banyak partai. Ia berkali-kali mengatakan ingin membangun kabinet profesional, bukan bagi-bagi jabatan dengan partai politik.
Tapi realitas berkata lain. Menurut Ambardi, akan terjadi sedikit kompromi. Artinya, sebagaimana pemerintahan sebelumnya, pos-pos menteri tertentu masih akan diberikan kepada partai.
Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, akan ada perubahan peta politik setelah diumumkannya putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia mengatakan, Koalisi Merah Putih yang dibentuk kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kemungkinan besar akan bubar.
"Pasca-putusan MK, peta Koalisi Merah Putih akan mencair atau bubar. Koalisi Merah Putih hanya ibarat fenomena gunung es," katanya kepada SP di Jakarta, Jumat (22/8).
Hal itu ditambah dengan adanya pernyataan terbaru dari Jokowi yang mengisyaratkan sinyal bahwa Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan berpindah hati untuk mendukung pemerintahannya ke depan.
Itu ditambah lagi dengan adanya perselisihan di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terus mendorong agar partainya bisa ikut bergabung ke Jokowi-JK, walau Aburizal Bakrie baru-baru ini menampik kemungkinan koalisi dengan Jokowi-JK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar